Prabowo Tangkap Koruptor: Langkah Tegas atau Simbolis?

Korupsi di Indonesia merupakan momok yang menggerogoti negara dari dalam. Setelah dilantik pada 2024, Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah untuk menindak para pelaku korupsi. Dalam waktu 10 hari, pemerintahannya dikabarkan telah menangkap 28 koruptor yang merugikan negara sebesar Rp 3,1 triliun, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media nasional. Langkah ini menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat.

Apakah tindakan ini adalah upaya tulus dan tegas dalam memberantas korupsi, atau sekadar langkah simbolis yang bertujuan menarik simpati publik? Artikel ini akan membahas berbagai sisi dari langkah awal pemerintahan Prabowo dalam menangkap koruptor, serta implikasinya bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Upaya Pemberantasan Korupsi sebagai Prioritas Pemerintahan Prabowo

Tidak dapat dipungkiri, korupsi telah lama menjadi masalah kronis di Indonesia. Skandal demi skandal yang melibatkan berbagai pejabat tinggi, baik di pusat maupun di daerah, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Setelah resmi menjabat, Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan segera menindak pelaku-pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Sebagaimana diberitakan oleh Tribunnews, dalam waktu kurang dari sebulan pemerintahannya, Prabowo berhasil menangkap pelaku korupsi dari tujuh kasus besar yang melibatkan kerugian negara dalam triliunan rupiah. Di sisi lain, sebagaimana dilaporkan oleh RRI, tindakan ini dianggap sebagai langkah konkrit untuk menunjukkan keberanian pemerintah baru dalam melawan korupsi. Namun, banyak yang masih mempertanyakan: apakah tindakan ini sekadar awal dari upaya yang lebih besar, atau hanya menjadi sorotan sesaat tanpa perubahan jangka panjang?

Meninjau Komitmen Prabowo: Tegas atau Hanya Retorika Politik?

Langkah Prabowo menangkap puluhan koruptor ini dapat ditinjau dari perspektif filosofis realisme politik yang menilai suatu tindakan politik bukan hanya dari niat, namun dari efek dan kontinuitasnya. Jika dilihat sebagai upaya tegas, maka tindakan ini menunjukkan bahwa Prabowo memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal kepercayaan publik.

Jean-Jacques Rousseau, dalam gagasannya tentang kontrak sosial, menyatakan bahwa kekuasaan politik harus digunakan demi kebaikan bersama. Dengan menangkap para koruptor besar, Prabowo seakan berusaha memulihkan kontrak sosial yang selama ini tergerus oleh korupsi. Publik menginginkan pemimpin yang berani bertindak tegas, dan langkah ini menunjukkan bahwa Prabowo memahami kebutuhan tersebut.

Namun, kritik tidak bisa dihindarkan. Langkah ini, meski tampak signifikan, dinilai oleh sebagian pihak hanya simbolis. Banyak pengamat politik yang mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah proses panjang dan menyeluruh, yang membutuhkan reformasi sistemik, bukan hanya aksi hukuman bagi beberapa individu. Sejarah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi sering kali gagal jika tidak didukung dengan penegakan hukum yang independen dan kebijakan transparansi yang kuat. Oleh karena itu, publik akan terus menilai apakah langkah Prabowo ini mampu membawa perubahan struktural, atau hanya menjadi upaya sementara untuk memperkuat posisi politik.

Peran Media dalam Memperkuat Narasi Anti-Korupsi

Dalam konteks ini, media memiliki peran krusial. Berbagai media nasional melaporkan penangkapan para koruptor sebagai langkah nyata Prabowo dalam melawan korupsi, memberikan kesan positif bagi pemerintahan baru ini. Namun, kita tidak boleh mengabaikan bagaimana media juga bisa menjadi instrumen politik. Media yang terlalu fokus pada kasus per kasus tanpa menggali lebih dalam tentang reformasi sistemik bisa saja membangun narasi bahwa “semua sudah terkendali,” padahal pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar menangkap koruptor.

Sebagaimana dikatakan filsuf media Marshall McLuhan, “The medium is the message,” media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap suatu tindakan politik. Dalam hal ini, peran media bisa menjadi penentu, apakah langkah Prabowo akan diingat sebagai tonggak perubahan atau sekadar simbolis. Publik pun diharapkan lebih kritis dalam melihat pemberitaan, tidak sekadar terpaku pada jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga memperhatikan bagaimana pemerintah mengatasi akar dari korupsi itu sendiri.

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo

Langkah Prabowo menangkap 28 koruptor ini tentu patut diapresiasi. Namun, bila dilihat dari perspektif filsafat politik, suatu tindakan politik haruslah memiliki efek berkelanjutan agar tidak hanya dianggap sebagai agenda sesaat. Prabowo dan timnya perlu melakukan reformasi menyeluruh, termasuk memperkuat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), meningkatkan transparansi di pemerintahan, serta memperketat sistem pengawasan internal.

Para filsuf seperti Immanuel Kant mengajarkan bahwa etika politik tidak boleh bersandar pada keuntungan jangka pendek, namun harus berlandaskan pada prinsip moral yang universal. Jika Prabowo benar-benar berkomitmen dalam memberantas korupsi, maka kebijakan anti-korupsi harus dilandasi pada prinsip yang kuat, bukan hanya pada tujuan politik. Reformasi pendidikan, penerapan teknologi transparansi, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan adalah beberapa contoh pendekatan yang bisa mendukung pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Langkah awal Prabowo dalam menangkap koruptor bisa diartikan sebagai sinyal positif yang menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. Namun, efektivitas dari langkah ini akan diuji oleh kemampuan pemerintah untuk mempertahankan komitmen tersebut dalam jangka panjang. Tindakan menangkap koruptor hanya akan berdampak sementara jika tidak didukung oleh reformasi struktural yang lebih dalam.

Pada akhirnya, publik memiliki harapan besar agar pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus pada tindakan simbolis, tetapi juga membangun sistem yang mencegah korupsi sejak dari hulu. Jika Prabowo mampu mengatasi tantangan ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menyaksikan era baru dalam pemberantasan korupsi yang lebih transparan, tegas, dan menyeluruh. Sebaliknya, jika langkah ini hanya berakhir sebagai agenda jangka pendek, maka upaya pemberantasan korupsi akan terus terperangkap dalam lingkaran simbolisme tanpa perubahan nyata.

Referensi

• RRI. "Prabowo Sikat 28 Koruptor yang Rugikan Negara Rp 3,1 T." Diakses pada 3 November 2024. https://www.rri.co.id/daerah/1088146/prabowo-sikat-28-koruptor-yang-rugikan-negara-rp-3-1-t
• Tribunnews. "Belum Sebulan Bekerja, Pemerintahan Prabowo Telah Tangkap Koruptor dari 7 Kasus Korupsi, Siapa Saja?" Diakses pada 3 November 2024. https://m.tribunnews.com/nasional/2024/10/31/belum-sebulan-bekerja-pemerintahan-prabowo-telah-tangkap-koruptor-dari-7-kasus-korupsi-siapa-saja
• Hensley, Mark. Corruption and Democracy: The Political Economy of Corruption in Indonesia. Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies, 2020.
• Sutherland, Robert. "The Role of Media in Anti-Corruption Efforts." Journal of Political Communication, vol. 23, no. 4, 2022, pp. 357-378.
• Rahman, Asep. "Reformasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Harapan." Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 55-70.
• Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. New York: Dutton, 1968.
• McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill, 1964.